Kamis lalu saya hadir di "seminar" tentang Olah Disain dan Pembangunan Ekonomi ARsitektur Pusaka di Gedung Bank Indonesia Jogja. Kaitannya dengan rencana BI untuk merevitalisasi properti mereka yang merupakan eks de Javasche Bank. Pembicaranya Pak Bondan, Bu Laretna dan Pak Erich. Beritanya ada di Kompas. Saya teruskan beritanya di blog saya ini....
Dari Bank Kolonial ke Bank Indonesia Yogyakarta
Jumat, 17 Juli 2009 | 15:15 WIB
Oleh Idha Saraswati
Tak hanya tampilan fisiknya yang anggun dan megah ala bangunan neo-renaissance, konstruksi gedung peninggalan Belanda ini juga sangat kuat. Masyarakat yang kerap melewati kawasan Kilometer nol Yogyakarta pasti akan ikut mengagumi tampilan fisik dari eks kantor De Javasche Bank yang sekarang menjadi kantor Bank Indonesia Yogyakarta ini. Kekaguman itu mungkin akan bertambah manakala mereka mendapat kesempatan untuk menengok ke dalam bangunan.
Mulai 16 Juli, Bank Indonesia (BI) Yogyakarta membuka kantor ini untuk umum. Dibukanya akses bagi masyarakat umum tersebut merupakan awal dari langkah BI untuk memfungsikan kembali gedung tua ini dengan tetap memerhatikan sisi pelestarian bangunan pusaka. ”Renovasinya tidak hanya bertujuan mengembalikan ke bentuknya yang asli, melainkan juga memelihara sejarah yang melekat pada bangunan dan kawasan di sekitarnya,” kata Pemimpin BI Yogyakarta Tjahjo Oetomo, beberapa waktu lalu.
Untuk merenovasi gedung yang berada persis di sebelah kanan Kantor Pos Besar Yogyakarta ini, BI menggandeng tim dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan Jogja Heritage Society. Arsitek dan pendiri Jogja Heritage Society, Laretna T Adhisakti, menuturkan, bagi DI Yogyakarta, dibukanya gedung ini akan menambah ruang publik di kawasan Kilometer nol yang saat ini sudah semakin minim. Mendukung bisnis
Kantor Cabang (KC) De Javasche Bank (DJB) ”Djokdjakarta” dibuka pada 1 April 1879 sebagai KC ke-8. Berdirinya KC Djokdjakarta ini terutama untuk mengakomodasi usulan Firma Dorrepaal and Co Semarang. Presiden De Javasche Bank ke-7, Mr N P Van den Berg dan jajaran direksi menyetujui usulan itu mengingat volume perdagangan di Yogyakarta yang semakin besar.
Hal itu tecermin dari jumlah transfer uang ke Yogyakarta melalui KC DJB Soerakarta yang waktu itu mencapai 2 juta gulden-3,5 juta gulden. Yogyakarta pada waktu itu merupakan daerah penghasil gula dengan produksi 300.000 pikul per tahun atau setara dengan 2.580 ton. Cabang DJB Yogyakarta didirikan pada 1879 di atas tanah seluas 300 meter persegi. Tanah tempat DJB berdiri berstatus eigendom yang berarti merupakan tanah milik DJB sendiri dan bukan lagi milik Sultan Yogyakarta.
Sejak 1879 hingga akhirnya dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 1953, fungsi gedung bank ini naik turun. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada 1942, kegiatan operasional bank ini berhenti. Bersamaan dengan itu, Nanpo Kaihatsu Ginko difungsikan Jepang sebagai bank sirkulasi di Pulau Jawa. Setelah melalui masa buka tutup akibat agresi militer Belanda, KC DJB ini beroperasi kembali pada 22 Maret 1950 hingga dinasionalisasi pada 1953. Tahan terhadap tsunami
Laretna menjelaskan, seperti juga gedung DJB lainnya, gedung DJB Djokdjakarta dirancang oleh arsitek Hulswitt dan Cuypers dengan hasrat menampilkan kemegahan arsitektural. Gedung ini terdiri atas tiga lantai yang memiliki ruang-ruang dengan fungsi yang berbeda. Ruang di lantai dasar berfungsi sebagai ruang penyimpanan, dengan brankas besar (ruang khazanah) yang berfungsi untuk menyimpan uang. Di lantai satu terdapat ruang kantor dan kasir yang merupakan fungsi utama dalam gedung bank. Lantai dua dengan tambahan balkon yang dibangun tahun 1950-an menjadi tempat tinggal bagi direksi dan keluarganya.
Menurut Laretna, bentuk muka DJB di DIY ini sangat mirip dengan gedung yang ada di Aceh. Selain bentuknya yang megah, konstruksinya juga kuat. Saat tsunami menghantam Aceh pada akhir 2004, eks gedung DJB yang menjadi gedung BI Aceh luput dari terjangannya. Namun, saat diperiksa, persediaan uang tunai dalam khazanah yang disimpan di lantai dasar ternyata tak tersentuh air barang sedikit pun.
Secara prinsip, lanjut Laretna, gedung DJB akan dikembalikan ke bentuk asal. Lantai dasar akan tetap menjadi ruang penyimpanan, lengkap dengan khazanahnya. Meja kasir di lantai satu akan dikembalikan, ditambah dengan ruang pertunjukan. Lantai tiga akan berfungsi sebagai perpustakaan.
Kelak, selain melihat detail konstruksi bangunan kolonial yang megah dan kuat ini, masyarakat juga bisa berkunjung untuk menambah pengetahuan di perpustakaan. Tak hanya itu, ruang pertunjukan juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan seni dan sosial.
Laretna menuturkan, proses pemanfaatan gedung ini memakai metode olah desain arsitektur pusaka. Artinya, pelestarian tidak hanya dilakukan dengan mempertahankan bentuk aslinya, melainkan juga memperhitungkan sisi kemanfaatannya.
